Proyek Banprov Tak Segera Dilelangkan, Hermanto: Bukti Pemkab Cirebon Tidak Mampu

oleh -91 views
FOTO DOKUMEN PRIBADI Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon H Hermanto SH
FOTO DOKUMEN PRIBADI Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon H Hermanto SH

Radarcirebon.com, CIRTIM – Kontrol DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pembangunan daerah terus berjalan. Kritik pedas dilontarkan wakil rakyat. Kali ini, legislatif kembali mengkritik eksekutif. Kaitannya soal bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, H Hermanto SH menegaskan, sampai saat ini pemerintah daerah masih belum mampu memberikan kesan simpatik kepada pihak pemberi bantuan keuangan.

 Apalagi, berkaitan dengan beredarnya surat teguran dari Pemprov Jabar, melalui Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD) tentang belum dilelangnya proyek-proyek Bantuan Provinsi yang sudah diberikan ke Pemkab Cirebon.

Hal Itu menjadi bukti bahwa Pemkab tidak mampu. Terlebih munculnya teguran dari provinsi. “Ini sangat menohok kalau menurut saya. Kita ini ditegur, bahwa kita seolah-olah tidak siap menerima bantuan,” ujar Hermanto, Selasa (20/4).

Baca juga: Wahai Warga Kab Cirebon, Jangan BAB Sembarang Lagi ya..

Logikanya, kata anggota DPRD tiga periode itu, kalau diberi, setidaknya bisa memberi rasa senang kepada yang memberi.

“Ini teguran begini, berarti membuktikan bahwa Kabupaten Cirebon masih belum bisa memberikan rasa simpatik kepada orang yang memberi,” terangnya.

Menurutnya, Bupati Cirebon dan jajarannya harus segera membenahi. Ia menduga, mangkraknya proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Cirebon, menjadi imbasnya. Faktanya, proyek stadion Watubelah mangkrak.

“Menara Masjid Agung Sumber sekarang-sekarang aja. Karena mau ada taman pataraksa, jadi buru-buru di realisasi. Jalan Lingkar Gebang, itu sudah 20 tahun tidak selesai-selesai jadi tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, percepatan pelaksanaan lelang, merupakan tahap awal. Untuk memberi rasa senang, sayangnya mempercepat lelang pun masih belum bisa.

Menanggapi adanya isu perubahan RAB, yang beralasan adanya perubahan siteplan atau perubahan gambar, Hermanto menyebut, hal itu merupakan mis komunikasi yang perlu segera dibenahi.

“Kalau memang kasusnya begitu, ini malah lebih harus dibenahi lagi. Setiap kegiatan setiap apapun. Itukan harusnya sudah direncanakan secara matang. Masa ada mis begini, kan tidak mungkin. Kan yang mengusulkan kan di sini, di sana kan mereka melihat. Mereka menganggarkan, sudah mempertimbangkan,” ungkapnya.

Terlebih, kalau diubah lagi berarti ada hal yang salah. “Jadi semuanya lah, pak bupati harus turun tangan membenahi semua,” pungkasnya. (sam/radarcirebon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *