Kuwu Sumurkondang Tolak Pembangunan TPA Sampah

oleh -68 views
DOKUMEN PRIBADI Kuwu Sumurkondang HERIYANTO
DOKUMEN PRIBADI Kuwu Sumurkondang HERIYANTO

CIREBON – Penolakan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) tidak hanya disampaikan oleh masyarakat Desa Kubangdeleng, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. warga Desa Sumurkondang yang notabene tetangga desanya pun menyatakan hal yang sama.

Baca juga: Rencana Pembangunan TPA Sampah di Kubangdeleng, Ditolak Warga

Saat dihubungi Radar, Senin (4/1) lalu mengatakan, keberadaan TPAS yang rencananya dibangun pada areal lahan milik Desa Kubangdeleg, tentu secara langsung akan berdampak pada Desa Sumurkondang. Pasalnya, lokasi tersebut berbatasan langsung dengan desanya. “Kami juga dengan tegas sama-sama menolak, apalagi berbatasan langsung dengan desa kita,” katanya.

Dia khawatir, adanya TPAS akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan kawasan wisata pedesaan yang tengah direncanakan tahun ini.

“Kami ingin bangun wisata desa, kalau ada TPAS yang dengan desa kami. Takutnya, orang malah malas berkunjung ke desa kami, jadi khawatir sia-sia rencana kami yang sudah ditata sejak tahun kemarin,” ungkapnya.

Sementara, sejumlah warga Desa Kubangdeleg, mendatangi kantor balai desa setempat, Senin (4/1). Mereka menyatakan penolakan atas pembangunan TPAS. Alasannya, mengganggu kesehatan warga.

Salah satu pemuda Desa Kubangdeleg, Irwan Kurniawan mengatakan, warga Desa Kubangdeleg menolak jika desanya menjadi lokasi pembangunan dan dijadikan salah satu TPAS Kabupaten Cirebon.

“Yang dikhawatirkan, namanya sampah pasti akan terjadi efek sosial. Dampak buruk akan dirasakan warga Desa Kubangdeleg bila menjadi lokasi TPAS,” tuturnya.

Irwan mengungkapkan, penolakan adanya TPAS sudah dilakukan warga sejak lama. Mulai dari 2019, tetapi puncaknya sekarang.

Terpisah, Kuwu Kubangdeleg, Rukanda mengatakan dengan banyaknya penolakan dari warga, maka pihaknya akan melaporkan kepada DLHD Kabupaten Cirebon.

“Kami akan kembalikan semuanya kepada DLHD. Karena banyak sekali penolakan dari warga,” ucapnya.

Sebagai aparatur pemerintahan, pihaknya tentu harus mendukung program pemerintah daerah. Namun juga harus bisa menyalurkan aspirasi dari warganya.

“Kita sebagai aparatur, tentunya jika itu program pemerintah daerah, maka kami persilakan. Di sisi lain, aspirasi warga juga harus dipenuhi,” tegasnya.

Pihaknya menilai, sosialisasi yang dilakukan DLHD Kabupaten Cirebon masih kurang mengena bagi masyarakat. Pasalnya, untuk meyakinkan masyarakat, harus dengan sosialisasi yang lebih detail. (den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.