Kurangi Resiko Penularan Covid-19, Wagub Jabar: ASN Harus Jadi Contoh Untuk Tidak Mudik

oleh -18 views
JANGAN MUDIK: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4). FOTO. BIRO ADPIM JABAR
JANGAN MUDIK: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4). FOTO. BIRO ADPIM JABAR

Radarcirebon.com, CIRTIM – Wakil Gubernur (Wagub) Jabar ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi contoh masyarakat,  untuk membatasi mobilitas sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

Makanya, untuk momentum lebaran kali ini dilarang mudik. Hal itu disampaikan saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4).

“Tentu ASN juga dilarang mudik, bahkan kalau ASN melanggar aturan ada sanksi tersendiri yang sesuai dengan protapnya,” katanya.

“Oleh karena itu, ASN harus menjadikan suri tauladan sebagai abdi negara, sebagai tokoh di masyarakat untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” imbuhnya.

Baca juga: Anti-Mainstream!! Bupati Cirebon Beri Kelonggaran Mudik Bagi ASN, Asal Hanya…

Dia menyatakan, larangan mudik berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Jika ada keperluan mendesak dan bukan mudik, masyarakat harus memiliki surat izin perjalanan. Termasuk ASN yang harus membawa surat izin dari setingkat Eselon II.

“Kalau dia ASN harus ada keterangan dari Eselon II. Kalau bekerja di pihak swasta harus ada keterangan dari pimpinan perusahaan. Kalau pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mendapat keterangan dari kepala desa/lurah sehingga ada tanda kalau dia bukan mudik, tapi hanya bekerja,” ucapnya.

Menurut Pak Uu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat intens memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat.

“Pemda Provinsi sudah menunjuk 133 titik di perbatasan untuk mengadakan posko, yang akan diisi oleh aparat Polisi, TNI, insan-insan kesehatan, Dishub dan Satpol PP,” tuturnya.

“Yang jelas ini ada kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terutama pemerintahan yang berbatasan dengan provinsi lain, seperti Cirebon dengan Jawa Tengah,” imbuhnya. (rls/radarcirebon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.