KESALAHAN FORMIL UU CIPTA KERJA BERDASARKAN PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MK

oleh -237 views
Rd. Agung Fajar Apriliyano
Rd. Agung Fajar Apriliyano

OLEH: Rd. Agung Fajar Apriliyano *)

Pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, terutama hukum tata negara mengalami pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

 Pembaharuan tersebut berada dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada kamis 25 November 2021 yang berisi adanya Inkonstitusional Bersyarat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja.

Dalam amar putusanya, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dibuat oleh legislatif adalah cacat secara formil sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu terhadap Undang-Undang tersebut untuk di perbaiki dalam dua tahun. Apabila tidak ada perbaikan dari isinya, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan hal inilah yang disebut Inkonstitusional Bersyarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Cacat formil di dalam Undang-Undang tersebut adalah dinilai bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Mahkamah Konstitusi menilai proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

Jika kita kaitkan dengan teoritis dasar, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dihasilkan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) yang berisi:

  1. Asas Kepastian Hukum;
  2. Asas Kepentingan Hukum
  3. Asas Keterbukaan;
  4. Asas Kemanfaatan;
  5. Asas Ketidakberpihakan;
  6. Asas Kecermatan;
  7. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
  8. Asas Pelayanan yang Baik;
  9. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
  10. Asas Akuntabilitas;
  11. Asas Proporsionalitas;
  12. Asas Profesionalitas;
  13. Asas Keadilan (Cekli Setya Pratiwi, 2016:46).

Sementara asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi:

  1. Kejelasan Tujuan;
  2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat;
  3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan muatan;
  4. Dapat dilaksanakan;
  5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
  6. Kejelasan Rumusan;
  7. Keterbukaan.

Dari keduanya, melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki keserasian yang tidak dapat dipisahkan dalam produk hukum Indonesia, terutama dalam hal kebijakan demi adanya kepastian hukum.

Menurut Philiphus M. Hadjon, asas kepastian hukum memiliki dua aspek yakni aspek materil dan formal, aspek hukum materil berkaitan dengan kepercayaan sementara secara formal dimaknai dengan ketetapan muatan materinya memberat pihak tertentu maka rumusan tidak boleh multitafsir.

Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang di kehendaki dari padanya (Philipphus M. Hadjon, 2011:273) dan apabila tidak memiliki unsur-unsur tersebut,  maka dapat dipastikan objek dari Undang-Undang yang dibentuk adalah cacat secara hukum formil. Hal inilah yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini untuk mengetahui kecacatan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja sehingga dalam putusanya melahirkan Inkonstitusional Bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Melalui latar belakang tersebut, melahirkan suatu permasalahan yakni bagaimana kesalahan aspek formil menurut Mahkamah Konstitusi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi yakni terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif dan federatif berbeda dengan Montesquie dalam bukunya The Spirit of Laws mengklasifikasikan kekuasaan menjadi tiga cabang yakni:

  1. Legislatif, sebagai pembuat undang-undang atau fungsi legislasi lainya;
  2. Eksekutif, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
  3. Yudikatif, sebagai pelaksanaan atau mengakimi undang-undang.

Dalam aspek ketatanegaraan, Indonesia mengadopsi konsepsi dari Montesquie dalam pembagian kekuasaanya yang disebut Trias Politica, sehingga adanya tugas pokok dan fungsi dari eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk keseimbangan sistem ketatanegaraan yang menjadi lembaga tinggi negara.

Dari ketiga pembagian tersebut, kekuasaan legislatif di Indonesia terdapat Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sementara, eksekutif terdapat presiden beserta para jajaran kabinetnya. Dan, yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Ketiganya berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan diharapkan adanya check and balance yang berarti saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan.

Dari penjabaran tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja seakan presiden selaku lembaga eksekutif memiliki peran yang superior dalam proses pembentukanya. Dimulai dari pidato pelantikan presiden di tahun 2019 melansir dari laman tirto.id pada poin ketiga yang berbunyi:

Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menertibkan dua undang-undang besar yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Pidato tersebut tentu bukan tanpa sebab, melainkan target yang dimiliki presiden yakni pada 100 tahun Indonesia merdeka atau di tahun 2045 presiden menginginkan Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) dengan target pendapatan kurang lebih Rp. 320 Juta per kapita per tahun atau Rp. 27 Juta per kapita per bulan dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$ 7 Triliun serta angka kemiskinan nol persen.

Tentu target ini merupakan bentuk presiden yang visioner, namun dalam proses caranya ketika presiden memiliki banyak keinginan melalui kebijakan-kebijakanya, maka menjadi boomerang pula terhadap ketatanegaraan Indonesia yang bukan cerminan dari negara hukum (rechtstaate). Melainkan, menggambarkan negara kekuasaan (maachtstate) mengingat kedaulatanya berada di tangan presiden bukan kedaulatan rakyat.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya keinginan presiden untuk menghadirkan revolusi hukum melalui omnibus law yang langsung diserahkan pada DPR selaku legislatif berperan yakni menciptakan undang-undang.

Pidato presiden pun lansung diakomodir DPR dengan minimnya partisipasi publik, bahkan bersifat tertutup menyampingkan asas akuntabilitas dan transparansial. Bahkan, pengesahanya yang begitu cepat sehingga proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam pasalnya yang mencapai ribuan dan memiliki beberapa klaster sangat kilat untuk diberlakukan sehingga mengalami gejolak dinamika yang begitu besar dari berbagai kalangan.

Hingga pada puncaknya DPR mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 ditengah pandemi melanda.

Tentu sungguh ironi saat negara bukan memprioritaskan penanganan pandemi demi pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif melainkan terburu-buru mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 ini yang sebelumnya tidak masuk atau terdaftar dalam program legislasi nasional atau disingkat prolegnas.

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Salah satu ketentuanya disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas.

 Penyusunanya dapat dilakukan dilingkungan pemerintah, DPR dan kolaborasi antara DPR dan Pemerintah yang dikordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Irmanputra Siddin, CSIS:Jakarta) karena sejatinya pembentukan undang-undang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak mengalami proses-proses yang telah dijelaskan, berimbas pada gejolak dinamika yang besar dimasyarakat.

Ketika Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja diundangkan dan berlaku banyak dari berbagai kalangan yang langsung mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Hingga pada akhirnya MK mengeluarkan amar putusan No. 91/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja bertentangan dengan UUD 1945.  Dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan. Berikut poin penting putusan Mahkamah Konstitusi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapngan Kerja yakni:

  1. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dinyatakan inkonstitusional namun dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan maka MK menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil juga harus pertimbangkan tujuan pembentukan Undang-Undang;
  2. Seluruh Undang-Undang yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan;
  3. Putusan MK juga menangguhkan sega tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja selama proses perbaikan;
  4. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman didalam pembentukan undang- undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan;
  5. Para pembentuk Undang-Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja harus patuh terhadap proses pembentukan Undang-Undang dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

*) Mahasiswa Kebijakan Publik Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.