Honor Ketua BPD Rp450 Ribu dan Anggota Rp 225 Ribu, Kepala DPMD Kab Cirebon: Sudah Sesuai Kesepakatan

oleh -423 views
BERSAMA BPD: Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam Rapat Pimpinan Daerah dan Musyawarah Daerah BPD Kabupaten Cirebon di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Selasa (2/3). FOTO.OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
BERSAMA BPD: Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam Rapat Pimpinan Daerah dan Musyawarah Daerah BPD Kabupaten Cirebon di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Selasa (2/3). FOTO.OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIRTIM – Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang punya tanggungjawab besar.

Terutama dalam merumuskan sejumlah peraturan desa (perdes) dan fungsi lainnya, layaknya lembaga legislatif pada tingkat kabupaten/provinsi dan pusat.

Namun, dengan beban tanggungjawab yang begitu besar, tidak terimbangi dengan jumlah honor yang mereka dapat dan masih terkesan jauh dari layak.

Saat berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Selasa (2/3), mengatakan pemerintah akan memperhatikan hal tersebut sehingga pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa berjalan maksimal.

“Tupoksi kepala desa dan BPD itukan tidak sama, maka tentu honornya berbeda. Tapi ini juga kita perhatikan. Jangan sampai kemudian muncul kecemburuan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa menjadi terhambat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara BPD dan kuwu harus terjalin dengan baik.

BPD juga harus fokus pada tiga tugas utamanya yakni menjalankan fungsi pengawasan, membuat Perdes dan memberikan masukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

“Sumber honornya kan bisa dari ADD, dana desa dan sumber lainnya. Besarannya sesuai dengan juklak juknis yang berlaku. Tapi ini akan jadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk memikirkan hal ini,” imbuhnya.

Sementara, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengatakan BPD menerima honor dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi BPD dan pihak-pihak lainnya.

“Honor yang ada saat ini sudah sesuai kesepakatan, sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, besaran honor untuk BPD berbeda antara ketua dan anggota. Berdasarkan yang ia tahu besaran honor untuk honor Ketua BPBD sekitar Rp450.000 dan Rp225.000 untuk anggota.

“Kita tentu memperhatikan dinamika yang terjadi, intinya untuk honor menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, mengatakan, BPD harus merumuskan cara untuk pembangunan di masing-masing desa. Maka dari itu, BPD harus menjaga keharmonisan dengan kuwu atau kepala desa. “Ini semua untuk menuju Jabar juara lahir batin,” katanya.

Tolok ukur kemajuan pembangunan di sebuah daerah, dimulai dari desa. Ia menyebutkan, pandemi Covid-19 jangan sampai menjadi halangan untuk melakukan inovasi untuk kemajuan masyarakat. (dri/radar cirebon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.