CIRTIM – Dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor untuk daerah seharusnya lebih besar dari yang diterima saat ini.
Hal ini merujuk besarnya pendapatan pajak dari sektor tersebut. Jika hal tersebut bisa terwujud berpotensi mendorong pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad.
Ia menyebutkan, saat ini daerah hanya menerima jumlah bagi hasil pajak sekitar 20 persen. Jumlah tersebut harusnya lebih besar karena butuh anggaran yang cukup banyak untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Cirebon.
“Menurut saya, dana bagi hasil dari pajak ini harus lebih besar. Daerah melalui bupati atau pemkab harus mengajukan ke provinsi. Penerimaan jumlahnya harus lebih besar dari yang sekarang,”ujarnya.
Baca juga: Wagub Jabar Masih Ngarep Segitiga Rebana Masuk Lagi ke RPJMD, Anggota Dewan: Sudah final!!
Ia mencontohkan saat ini banyak kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Bahkan banyak sindiran terkait kerusakan jalan yang menyebut kerusakan tersebut sebagai wisata jeglugan atau lubang sewu. Jika dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini lebih besar maka akan semakin banyak jalan-jalan yang mengalami perbaikan.
“Idealnya fifty-fifty. Menurut saya jumlah 20 persen itu sangat sedikit sekali. Jumlah kendaraan yang ada di kita sangat banyak, pajaknya juga lumayan besar, kalau bagi hasilnya hanya 20 persen maka itu sangat kecil sekali,” imbuhnya.
Oleh karena itu, mantan Kadishub Kabupaten Cirebon mendorong agar permohonan kenaikan dana bagi hasil pajak kendaraan ermotor tersebut segera diajukan oleh Pemkab Cirebon ke Pemprov Jawa Barat.
“Kita harus berpikir out of the box, anti mainstream. Ini harus segera agar ada dukungan pembangunan yang signifikan dari Pemprov Jawa Barat,”ungkapnya. (dri/radar cirebon)
