CITA HUKUM MADANI DALAM CITRA MASYARAKAT MEDENI

oleh -236 views
Rd. Agung Fajar Apriliyano
Rd. Agung Fajar Apriliyano

OLEH: Rd. Agung Fajar Apriliyano *)

Sampai dengan hari ini tujuan konstitusi di Indonesia masih bersifat utopia, arah cita bangsa Indonesia masih mengalami berbagai kendala baik dari stakeholder pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat.

Konstitusi menjelaskan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan cara memajukan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan lain sebagainya namun hal-hal tersebut seringkali terhambat dengan perilaku-perilaku yang bersifat amoral dari subjek hukum.

Amoral merupakan antonim dari moral dimana secara etimologi moral diambil dari bahasa latin yakni Mores yang berarti kebiasaan atau suatu cara hidup. Sementara, menurut Immanuel Kant mengenai moralitas adalah hal keyakinan serta sikap batin dan bukan hanya hal sekedar penyesuaian dengan beberapa aturan dari luar, entah itu aturan berupa hukum negara, hukum agama maupun hukum adat istiadat.

Dan peran moral dalam aspek hukum selalu terlibat baik pidana kita menganal adanya unsur mens rea, perdata bahwa adanya itikad baik dalam sebuah perjanjian atau hukum tata negara yang mengatakan Quid leges sine moribus serta tidak terkecuali pada ruang sosiologi hukum dalam budaya hukum.

Jika mengacu pada teori Friedmen mengenai sistem hukum yang terdiri dari subtansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum tentunya nilai moralitas hukum yang berperan sebagai peletak dasar masih sangatlah rendah. Indikator tersebut seperti masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai untuk kebutuhan masyarakat atau dengan radikal kita mengatakan by order dari kepentingan segelintir elit penguasa, para penegak hukum yang masih tingginya tingkat korupsi serta mengakar pada kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan rendahnya kebudayaan hukum dan perilaku-perilaku yang tidak terpuji lainya.

Dalam tulisan ini, tidaklah mungkin penulis hanya menuliskan tentang sosial kritik tanpa menawarkan formulasi yang bersifat ilmiah, kongkrit dan terarah.

Pengembangan kultur sosial yang kurang baik menghasilkan budaya sosial yang amoral mengakibatkan banyaknya perilaku yang kurang terpuji dalam kehidupan bermasyarakat bermuara pada stagnanisasi peradaban yang dihasilkan manusia untuk suatu kebudayaan, tidak terkecuali untuk kebudayaan hukum.

Masih mengacu pada Friedman, budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima didalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma adalah tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia merupakan sikap dan perilaku manusia terhadap masalah hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Oleh karenanya sistem hukum itu merupakan hubungan yang berkaitan diantara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan.

Maka, titik perhatian dalam hal ini adalah perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum, kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapan terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dan antara keduaanya bertemu dalam peristiwa hukum yang terjadi.

Kebudayaan hukum di Indonesia masih sangatlah jauh dari apa yang diharapkan karena hilangnya moralitas yang tertanam pada diri manusia disaat hukum selalu membutuhkan moral pada asasnya yakni “Quit leges sine moribus”. Moral menjadi peletak dasar bagi hukum kala manusia membutuhkan rule of law maka sudah pasti hadirnya pembuat atau rule of man dan dalam hal tersebut dimensi moral muncul baik untuk pembuat, pelaksana maupun masyarakat.

Sudah barang tentu hukum memiliki fungsi dari berbagai teori untuk masyarakat seperti hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk terwujudnya keadilan secara lahiriah maupun batiniah, sebagai penggerak pembangunan, rekayasa sosial dan tentu sebagai kontrol sosial (alat kritik) bahwa hukum pengontrol sosial masyarakat maupun para penegak hukum.

Untuk menuju bangsa yang beradab tentunya diperlukan moralitas dan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, dalam konstitusi Indonesia perkataan adab dan peradaban dimuat beberapa kali UUD 1945. Kata “beradab” satu kali dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan kata “peradaban” dua kali yaitu pada pasal 32 ayat (1) dan pasal 28i ayat (3) UUD 1945. Selain itu, dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga dinyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Perkataan pengembangan masyarakat dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dapat juga ditafsirkan dalam pengertian perkembangan tingkat peradaban masyarakat sehingga secara tidak langsung ketentuan ini juga memuat kandungan peradaban.

Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengatur untuk menjadi bangsa beradab tentunya masih sangatlah bias dari konteks sosial sampai dengan hari ini menjadikan lambatnya peradaban-peradaban yang dicapai, frasa lambat menggambarkan bukan berarti Indonesia tidak memiliki peradaban sampai dengan sekarang namun peradaban yang timbul belum sempurna sesuai yang ditulis dari konstitusi.

Dalam kehidupan sehari-hari pemberitaan-pemberitaan hukum pidana menggambarkan masih terlihat minimnya karakter peradaban yang dihasilkan dari perilaku masyarakat rendah (blue collar crime) seperti pemerkosaan sesama keluarga, pencurian bus Transjakarta, penipuan melipat gandakan uang, suami membunuh istri lantaran kerap dihina, istri meracuni suami dan mertua menjadi korban, seorang ustad merekayasa babi ngepet hingga timbul fitnah, seorang wanita hendak meracuni mantan pacarnya melalui jasa angkutan hingga keluarga ojek online menjadi korban atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelas atas (white collar crime) seperti korupsi dana bantuan sosial, lelang jabatan di berbagai daerah dan lain sebagainya.

Baik kejahatan yang bersifat blue collar crime maupun white collar crime yang telah dijadikan contoh diatas tentunya sangatlah miris dari masih sekian banyaknya dan jauh dari gambaran masyarakat yang madani atau mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warobbul ghofur.

Tentunya bagi sebuah negara atau kehidupan bermasyarakat sudah menjadi bagian resiko adanya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial menurut Surosodilansir dari laman tirto.id adalah segala bentuk tindakan dari individu ataupun kelompok yang tidak sesuai dari nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyebab terjadinya penyimpangan baik secara individu maupun masyarakat didasarkan pada hilangnya moral sebagai pengendali kehidupan sehingga kuat akan karakter homo homini lupus yakni manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain atau bellum omnium contra omnes yakni semua manusia akan berperang melawan semua.

Hal tersebut yang terjadi jika pada individu dan masyarakat lalu bagaimana jika terjadi pada suatu negara,teori Thomas Hobbes tentang Leviathan akan berlaku bahwa negara sejenis monster ganas artinya menakutkan dan bengis yang terdapat saat perjanjian lama.

Monster ini menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara, negara Leviathan tak segan-segan menjatuhkan hukuman vonis penguasa, negara Leviathan harus kuat bila lemah akan timbul anarki, perang sipil mudah meletus dan mengakibatkan kekuasaan terbelah.

Tentunya konsep Leviathan bertentangan dengan rule Indonesia yakni demokrasi, namun pola-pola tersebut sedikit tergambar kala demokrasi terampas oligarki atau hilangnya hak-hak sipil politik untuk masyarakat seperti peristiwa-peristiwa berikut ini:

  1. Proses pembuatan undang-undang cipta lapangan kerja yang kurang transparansial sehingga adanya percepatan pengesahan;
  2. Pembentukan Presidential Treeshold yang hanya partai-partai kapital mampu untuk menghadirkan tokoh kontestasi pemilihan presiden sehingga adanya kebiri demokrasi terhadap calon-calon yang tidak memiliki wadah partai politik skala kecil;
  3. Kriminalisasi pemuka agama Habib Rizieq Shihab kala kerumunan massa dimana proses hukum yang dijalankan lebih lama dibanding penjatuhan sangsi yang sebenarnya karakter perundang-undangan tersebut bersifat administratif;
  4. Jerat hukum drummer dari sebuah grup band Superman Is Dead yakni I Gede Astina kala mengeluarkan hak-hak demokrasinya atau kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat namun berujung pidana.

Serta masih banyak lagi indaktor-indikator bahwa negara mengarah pada konsep Leviathan menurut Thomas Hobbes, contoh-contoh peristiwa itu hanya terjadi akhir-akhir ini belum termasuk peristiwa-peristiwa terdahulu yang menghadirkan model negara kekuasaan (machtsstaate) dalam topeng atau kedok demokrasi dan jika hal ini terjadi tentunya menjadi medeni atau menakutkan bagi warga sipil negara.

Secara etimologi bahasa Medeni dalam kamus Jawa memiliki arti menakutkan, bentuk suatu penggambaran terhadap kontekstual hari ini dari budaya hukum yang dibangun oleh masyarakat maupun penguasa. Dalam hal ini saya sengaja menggunakan bahasa yang bersifat simular karena banyak pakar atau filsuf menggunakan teori dari bahasa atau istilah tempat asal muasal dan berlaku sehingga bahasa atau istilah tersebut bersifat universal. Tentunya budaya hukum medeni tidak diinginkan oleh amanah konstitusi. Amanah konstitusi justru menginginkan lahirnya kemadanian yang timbul baik dalam individu, masyarakat maupun negara.

Bahkan jauh sebelum negara hadir melalui pengejawantahan konstitusi dari aspek historis dan budaya kita menginginkan individu, masyarakat dan negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi bermakna perjuangan masyarakat sebagai bagian bangsa Indonesia bercita-cita menciptakan ketentraman, perdamaian, kesuburan, keadilan, kemakmuran, tata raharja serta mulia abad.

Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin seimbangnya antara kebebasan individu dengan kebebasan bermasyarakat. Menurutnya masyarakat madani memiliki ciri-ciri yang khas adanya kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, sikap saling memahami dan menghargai.

Sementara, menurut Dawam Rahardjo masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai kebajikan umum, masyarakat seperti itu harus dijaga dan dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memiliki pedoman perilaku sebab dasar utama masyarakat madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu jalinan persaudaraan.

Dari kemadanian yang dijelaskan oleh Anwar Ibrahim dan Dawam Rahardjo tertera jelas bahwa adanya prinsip-prinsip moral dari dinamika yang plural yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum dan dijadikan pedoman hidup serta dapat menjadi suatu kebiasaan untuk kebudayaan masyarakat sehingga terhindar dari konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa hukum yang medeni bermuara pada ketentraman, kenyamanan dan peradaban.

Sudah sepantasnya manusia membangun kebudayaan-kebudayaan baik untuk suatu peradaban yang mulia khususnya kebudayaan hukum untuk peradaban hukum dari karakter budaya individu, masyarakat dan negara yang madani karena manusia hidup di dunia tidak lupa menata peradaban yang akan menghasilkan ciri dan tata nilai. Untuk mempercepat peradaban yang dihasilkan dari kebudayaan tersebut pemerintah harus tetap berperan sesuai dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Sehingga menurut Jimly Asshidiqie dapat diketahui bahwa:

  1. Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia;
  2. Kebudayaan nasional yang dimaksudkan adalah kebudayaan bangsa yang timbul sebagai buah dari usaha budinya seluruh rakyat Indonesia;
  3. Kebudayaan bangsa itu mencakup warisan kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia ditambah oleh bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia;
  4. Usaha kebudayaan harus ditujukan ke arah kemajuan peradaban, memperkaya dan mengembangkan kebudayaan dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Tidak fair tentunya apabila kita hanya menuntut peran negara tanpa melihat cerminan perilaku masyarakat apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini penanaman awal yang dilakukan dari seluruh individu masyarakat dapat menggunakan teori phronesis Aristoteles untuk moralitas manusia, yakni kebijaksanaan untuk mengakui segala keterbatasan manusia tanpa kehilangan kepastian bahwa kita dapat berbicara tentang kebenaran. Pendeknya, pendidikan rahsa, illative sense atau phronesis itu akan membuat manusia tahu diri.

Teori tersebut dimunculkan karena semakin banyaknya kebenaran-kebenaran kosong yang tanpa didasarkan bekal atau bukti baik secara pusaka maupun pustaka, sehingga melahirkan pencideraan ilmu membuat menurunya integritas dan martabat hukum dalam budaya masyarakat yang medeni menghasilkan pembodohan sosial, melahirkan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak perlu dan menghambat peradaban negara dalam amanah konstitusi.

Meskipun dalam beberapa pendekatan mengatakan kebenaran manusia bersifat relativisme kecuali kebenaran tuhan yang menjadikan kebenaran mutlak, artinya kebenaran manusia bersifat dinamis apabila belum teruji dan diterima secara universal serta melihat sudut pandang dari segala arah atau bersifat komprehensif dalam mencarinya bukan justru mengagungkan gagasan pribadi yang paling benar disaat intelektual keropos sehingga memunculkan perdebatan yang keras, konflik, sempit dalam berakal dan hal-hal negatif lainya yang kini sudah menjadi budaya masyarakat.

Teori phronesis penting eksistensinya dalam kehidupan, oleh karena itu sebaiknya semua harus menanamkan phronesis ini sejak dini. Karena menurut Plato dalam diri manusia memiliki akal untuk mempertimbangkan benar atau salah, dan budi untuk mempertimbangkan baik atau buruknya dari segala sesuatu agar manusia yang berilmu, berintelektual, tetap tawadhu dan berbudi pekerti yang luhur.

Sehingga terwujudnya masyarakat yang berilmu tanpa meninggalkan akhlak yang baiknya dan apabila phronesis diluaskan secara tersirat maupun tersurat dalam prinsip-prinsip pedoman hidup masyarakat di Indonesia maka menciptakan bangsa yang beradab melalui kebudayaanserta cita hukum terlaksana bukan lagi bersifat utopia dalam citra budaya masyarakat yang bijaksana dan beretika.

*) Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.