CENGKRAMAN NEOLIBERALISME AKIBAT LEMAHNYA POSITIVME HUKUM DI SEKTOR AGRARIA

oleh -191 views
Rd. Agung Fajar Apriliyano
Rd. Agung Fajar Apriliyano

OLEH: Rd. Agung Fajar Apriliyano *)

Berbicara mengenai agraria tentunya sangat pelik, rumit dan kompleks dari segala permasalahanya mengingat persoalan dalam ruang lingkup agraria sudah hadir pada era kolonial kemudian pada pemerintahan Orde Baru adanya rekontruksi dan hingga kini pada era reformasi agraria masih tercekik dari persoalanya baik dalam konseptualisasi, perundang-undangan maupun praktik.

Hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria baik dalam pengertian sempit yang hanya mencakup permukaan bumi (tanah) maupun dalam pengertian luas yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Limbong, 2012:53). Dari penjelasan tersebut hukum agraria memiliki arti sempit yakni tanah yang menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan:

Bagian terluar dari bumi atau kulit bumi yang diatasnya diberikan hak-hak atas tanah bagi perorangan ataupun badan hukum atau bumi yang diatas sekali”.

Kemudian luas dari ruang lingkupnya seperti bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga baik dalam arti sempit maupun luas selalu menimbulkan polemik yang kompleks terlebih tanah menjadi isu yang fundamental untuk manusia sehingga tak jarang menimbulkan berbagai macam konflik baik individu maupun kelompok.

Dalam perjalanannya secara yuridis, Indonesia menghadirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dengan tujuan dapat mengakomodir keseluruhan kepentingan agraria dalam arti luas secara terstruktur dan berkeadilan guna mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state)buah dari kristalisasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi, Air, Ruang Angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Namun sampai dengan hari ini konflik agraria selalu pelik sebuah bukti bahwasanya banyak masalah kala das sein dan das sollen tidak selaras atau yang nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dicita-citakan. Contohnya Sepanjang 2020, Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Tentunya, ironi mengingat negara kita tengah berada dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis. Sebagai perbandingan, pada kuartal periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik.

Sementara pada periode yang sama di tahun 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai minus 4,4%, justru letusan konflik agraria mencapai 138 kejadian. Ternyata, meskipun krisis melanda dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif namun tetap represif (Catatan Akhir Tahun, Konsorium Pembaharuan Agraria:2020).

Artinya penguasaan agraria yang dilakukan oleh negara apakah memang betul digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat saat seringkali rakyat mengalami konflik vertikal baik dengan penguasa maupun pihak swasta baik itu penggusuran, sengketa lahan dan masih banyak lagi ditambah disahkanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang berimbas pada perundang-undangan lainya.

Kita ketahui pada tahun 2020 sampai dengan hari ini Indonesia mengalami situasi sulit dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami resesi dan undang-undang tersebut disahkan dengan seolah menghalalkan segala cara seperti kurangnya transparansial dalam proses legislasi nasional, ribuan halaman yang dirampungkan dengan waktu begitu singkat, menjadi prioritas legislatif untuk segera dituntaskan disaat masih banyak undang-undang yang sifatnya jauh lebih urgensi dan banyaknya penolakan dari berbagai kalangan (rakyat) sampai penolakan masih berlangsung detik ini namun pemerintah tetap mengesahkan dan melaksanakan kedua undang-undang tersebut dengan alasan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan disahkanya undang-undang Cipta Lapangan Kerja tentunya berdampak besar bagi dunia agraria seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta yang masih dalam rancangan yakni RUU Pertanahan yang justru keluar dari prinsip-prinsip reforma agraria seperti menghidupkan kembali politik agraria zaman kolonial, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sampai sembilan puluh (90) tahun karena dapat diperpanjang dua kali yang sebelumnya hanya satu kali dan nama pemegang HGU dirahasiakan serta masih banyak lagi carut marut yang mengarah pada neokolonialisme agraria bukan untuk kemakmuran rakyat seperti amanah konstitusi melainkan kepentingan investor.

Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan pembangunan akibat kemajuan teknologi, kegiatan sektor ekonomi makin pesat dan beragam sehingga hampir tidak ada sumber daya alam yang tidak tergarap oleh agen-agen ekonomi seperti perusahaan nasional dan transnasional.

Dinamika pembangunan telah menempatkan penguasaan tanah dan sumber daya alam menjadi penting dan strategis. Ketika kebutuhan akan tanah semakin meningkat ditambah ledakan jumlah penduduk sedangkan persediaan tanah terbatas (tidak berubah) munculah benih-benih konflik yang mewarnai perjalanan pembangunan itu sendiri. (Limbong, 2012:2)

Masyarakat tidak bisa menolak pembangunan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, juga sebaliknya apabila pembangunan dilakukan tidak harus merusak agraria secara serampangan. Tidak perlu mengistimewakan investor untuk menanam investasinya apabila dalam prosesnya dilakukan dengan serampangan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pengenyampingan amdal, warga dibodohkan dengan kompensasi yang belum tentu setara dan merata dengan dalih kesejahteraan kala lahan beralih fungsi. Dalam hal ini penulis tidak menolak investor, ekonomi dan pembangunan karena semuanya saling membutuhkan hanya menolak cara atau prosedur yang digunakan saat bersifat menyimpang yang bermuara pada kedzaliman atau penindasan gaya baru dalam bentuk neokolonialisme.

Budi Harsono menjelaskan bahwa politik hukum agraria yang merupakan kebijakan pemerintah dibidang agraria yang ditujukan untuk mengatur penggunaan kepemilikan tanah, peruntukan dan penggunaan tanah untuk lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang agraria dan peraturan pelaksanaanya (Harsono, 1977:17).

Negara sepenuhnya mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan agraria demi adanya perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga hukum dapat dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional berdasarkan agraria yang berkedaulatan.

Dalam kaitanya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan kewenanganya dalam wilayah itu. Kedaulatan adalah adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara, ini berarti diatas kedaulatan itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.

Berdasarkan kedaulatan itu maka dapat diturunkan hak, kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan kata lain kedaulatanya itulah diturunkan atau lahir yuridiksi negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan yuridiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rincidan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yuridiksi menurut hukum internasional (Parthiana, 1990:137).

Persoalan selanjutnya adalah untuk siapa kepentingan kedaulatan yang telah dijelaskan apakah kedaulatan agraria sepenuhnya untuk rakyat atau kedaulatan untuk para investor melalui yuridiksi negara. Apabila mengacu pada kontruksi ideal tentunya kedaulatan agraria ditujukan untuk kepentingan rakyat melalui beberapa politik agraria salah satunya adalah konsep Reforma Agraria.

Apabila dilansir dari Reforma Agraria Untuk Pemula mengatakan bahwa Agrarian Reform atau Reforma Agraria adalah penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama dalam hal tanah untuk kepentingan rakyat kecil atau proletar seperti petani, buruh tani, tunakisma dan lain sebagainya secara menyeluruh dan komprehensif melalui:

  1. Sasaranya bukan hanya tanah pertanian tetapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan dan semua sumber agraria lainya;
  2. Program land reform itu harus disertai program-program penunjangnya seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran dan lain sebagainya. Singkatnya adalah land reform beserta program penunjang.

Konsep itu dengan tujuan mengubah struktur masyarakat dari susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan yang adil dan merata (makro) serta sedapat mungkin semua rakyat mempunyai aset produksi sehingga lebih produktif dan pengangguran dapat diperkecil.

Namun apa yang terjadi hari ini adalah, tidak maksimalnya pengimplementasian dari konsep reforma agraria. Sesuai yang disinggung sebelumnya bahwa kepentingan ekonomi mengistimewakan para investor dan memberlakukan berbagai cara untuk mencapai tujuanya membuat persoalan-persoalan baru seperti ketimpangan dan penindasan terhadap rakyat yang idealnya rakyatlah harus merasakan hasil-hasil pengelolaan pemerintah terkait agraria guna kemakmuran masyarakat.

Hal ini akan terus menjadi konflik berkepanjangan mengingat tanah merupakan komoditas utama bagi manusia untuk mempertahankan kehidupnya (proletar) dan memperlancar kepentinganya (bourjuis) sehingga adanya daya magnetik saling tarik menarik antara proletar dan bourjuis kala pemerintah sebagai penengah demi keseimbangan dan keadilan.

Akar dari persoalan tersebut tentunya kala pemerintah saat era Orde Baru memprioritaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing menjadi kebijakan perdana dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Perusahaan asing yang telah dinasionalisasi oleh Orde Lama pada 1967 mulai di privatisasi bahkan negosiasi penjadwalan ulang atas utang-utang luar negeri dilakukan sekaligus mengajukan pinjaman-pinjaman baru (Simarmata, 2002:64).

Privatisasi tersebut yang membuat seolah menyediakan karpet merah bagi para pelaku investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia dan apa yang terjadi hari ini adalah pola yang sama bahkan lebih buruk dari masa lalu sesuai dengan konsep hukum aliran positivis bahwa tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (Law is a command of lawgivers).

Jika kita mengacu hanya pada pendekatan positivis saja mengenai hukum pantaslah hukum dijadikan alat penguasa untuk tujuan tertentu. Positivisme yang digagas John Austin yakni positivisme analitis dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined menyatakan hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau orang. Hukum dan perintah lainnya dikatakan berasal dari atasan dan mengikat atau mewajibkan bawahan. Karena perananya ini hukum hanya sebagai alat maka kedudukanya berada dibawah politik (pemangku kebijakan) serta politik kontekstual sekarang yang bukan lagi berada pada rakyat melainkan dibawah kendali ekonomi (pemodal).

Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superioritu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara-cara menakut-takuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkanya. Hukum adalah perintah yang memaksa yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya (Darmodihardjo, 2006:114).

Sementara postivisme yang dituangkan oleh Hans Kelsen memisahkan antara bentuk dan isi, hukum berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (materia) jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa meskipun pada akhirnya kelsen mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataanya dapat saja tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada dan biasanya dalam keadaan demikian penguasapun tidak akan memaksakan penerapanya (Darmodihardjo, 2006:116).

Sementara subtansi hukum dalam arti peraturan perundang-undangan khususnya pada sektor agraria banyaknya temuan yang sifatnya kurang efektif dalam penerapanya namun tetap berlaku sehingga menimbulkan tumpang tindih, tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sektor agraria terlebih kongkritnya banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertubrukan antara pemerintah daerah yang berlandaskan keotonomianya dengan pusat yang berdasarkan hirarkisnya dan keduanya sama-sama memaksakan hanya melalui pendekatan kompromi untuk dapat mencapai solusi.

Serta masih banyaknya peraturan perundang-undang lainya yang saling berkaitan dengan sektor agraria terlepas seluruh peraturan-peraturan tersebut diperuntukan untuk siapa antara masyarakat maupun investor. Masyarakat membutuhkan keadilan, investorpun demikian karena investorpun bagian dari rakyat (kecuali investor asing) maka dari itu pemerintah harus mengakomodir seluruh kepentingan rakyatnya demi kemakmuran masyarakat.

Namun apa yang terjadi dari neoliberasime hari ini bukan menjadi titik pesimisme bagi masyarakat untuk tetap mengawal agraria agar sesuai dengan tujuan konstitusi melalui agraria yang dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, perlunya semangat untuk terus melindungi tanah air dari kapitalisasi yang bercorak menindas yang bermuara pada ketimpangan sosial seperti kemiskinan, pendidikan tidak merata, pengangguran dan penyakit-penyakit sosial lainya. Kedaulatan rakyat menjadi legitimasi tertinggi untuk melawan pemangku kebijakan dan pemodal apabila berbuat kelaliman (dzalim).

Dengan demikian, untuk selalu menjaga Indonesia kedepan terutama dalam hal agraria untuk kedaulatan wilayah, kedaulatan pangan dan kedaulatan sipil maka harus bisa memutus rantai yang sudah turun menurun dari hambatan tersebut dengan memahami kajian tentang agraria secara komprehensif, berani dalam menyatakan sikap dan pendapat berdasarkan keilmuan dan keberanian mental untuk selalu melawan kedzaliman berbagai pihak dan teguh akan prinsip-prinsip yang ditanam baik individu maupun kelompok demi merawat Indonesia berdaulat sesuai cita dan rule of law dari cengkraman neoliberalisme.

*) Mahasiswa Kebijakan Publik Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.