Berikut Persyaratan Untuk Mengajukan Sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

oleh -92 views
ADA SYARATNYA: Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman tengah menyampaikan hasil rapat pleno komisi tentang usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yakni Kabupaten Indramayu Barat dan Bogor Timur, pada rapat paripurna DPRD Jabar, Jum'at (16/4) lalu. FOTO. DOKUMEN DPRD PROVINSI JAWA BARAT
ADA SYARATNYA: Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman tengah menyampaikan hasil rapat pleno komisi tentang usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yakni Kabupaten Indramayu Barat dan Bogor Timur, pada rapat paripurna DPRD Jabar, Jum'at (16/4) lalu. FOTO. DOKUMEN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Radarcirebon.com, CIRTIM – Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) pada Jum’at (16/4) lalu, yakni Kabupaten Indramayu Barat dan Bogor Timur.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, meski moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru masih berlaku. Tapi, Pemerintah Pusat masih memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan CDPOB dengan ketentuan persyaratan yang disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“CDPOB akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan di evaluasi selama 3 tahun sebelum ditetapkan oleh Undang-Undang,” katanya.

Baca juga: Resmi, Kabupaten Indramayu Barat dan Bogor Timur jadi CDPOB

Untuk menjadi CDPOB, Bedi mengungkapkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

Persyaratan Dasar

  1. Persyaratan dasar kewilayahan, yang meliputi luas wilayah, minimal jumlah penduduk, minimal batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal kabupaten induk serta kecamatan yang menjadi cakupan daerah persiapan.
  2. Persyaratan dasar berdasarkan parameter geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan Administrasi

  1. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten.
  2. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten dan Bupati daerah induk.
  3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur yang mencakup daerah persiapan yang akan dibentuk.

Kemudian, lanjut Bedi, sesuai dengan Pasal 38 ayat 4 s/d 6 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan, persyaratan dasar kewilayahan dan administratif harus dilampirkan dengan persetujuan DPR dan DPD RI.

“Setelah ada persetujuan DPR dan DPD-RI, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas daerah terkait pembentukan CDPOB tersebut,” imbuhnya.

Perlu diketahui, sampai dengan saat ini di Indonesia ada 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih dikategorikan belum mampu mandiri.

Baca juga: Sepuluh Kecamatan Bakal Masuk Wilayah Kabupaten Indramayu Barat, Kroya Bakal Jadi Ibukota

Melansir dari laman Seskab.go.id, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2019, memperlihatkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 sampai dengan 2014 masih tergantung pada APBN.

Sehingga, pemerintah masih memperpanjang atau melanjutkan kebijakan moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru.

Apabila pemerintah mencabut kebijakan moratorium pun, pembentukan DOB dilakukan secara terbatas dengan tetap memperhatikan keuangan negara dan evaluasi pembentukan daerah sebelumnya. (jun/radarcirebon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.