ARAH WACANA KOALISI PARPOL ISLAM DI PILPRES 2024

oleh -100 views
Sudrajat Goefron Said
Sudrajat Goefron Said

Oleh: Sudrajat Goefron Said*)

Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun tiba-tiba saja ada yang “curi start” dengan melempar wacana koalisi partai politik (Parpol) berhaluan Islam di tengah publik dalam konteks menghadapi Pilpres 2024 nanti. Membincangkannya dari kacamata politik praktis, tentu bagi sebagian orang dianggapnya sebagai langkah prematur. Tapi juga bagi sebagian lainya, wacana ini lumrah. Karena selekas mungkin membangun dialog dalam menentukan para calon pemimpin yang terbaik untuk digadang-gadang sebagai presiden Republik Indonesia mendatang ada baiknya. Namun perlu pemikiran, kajian yang matang dan hati-hati.  

Menyeruaknya wacana koalisi partai politik berhaluan Islam itu, berawal dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Rabu (14/3/2021) malam. Keduanya tidak menampik untuk sama-sama membuka peluang berkoalisi. Sementara itu, PKB menunggu wacana itu digagas dengan serius dan menyatakan akan siap bergabung. Gayungpun bersambut, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra lantas menimpalinya dengan memberikan dukungan wacana tersebut sembari mendorong pembentukan koalisi partai Islam.  Jumat (16/4/2021).  (https://news.detik.com).

Berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN), wacana koalisi partai Islam, buru-buru ditepis oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi yang menegaskan partainya menolak pembentukan koalisi poros partai Islam. Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai “merk jualan” ke publik.

Publik tentu masih mereka-reka sesungguhnya apa yang sedang terjadi dibalik peristiwa ini semua. Apakah fenomena peristiwa politik para elite itu mencerminkan kecenderungan realitas politik pemilih (grass root) yang sesungguhnya atau hanya sebatas riak yang pada dasarnya sama sekali tak berkorelasi langsung dengan aspirasi arus bawah.

Namun demikian setidaknya manuver tersebut, sudah mengundang berbagai spekulasi politik. Pertama, pertemuan kedua tokoh Parpol asal PKS dan PPP boleh jadi bagian dari manuver Monoarfa untuk membangun bargaining position sehubungan dengan beredarnya wacana reshuffle kabinet pemerintah Presiden Jokowi. Pun demikian respons PKB yang juga memberikan sinyal positif terhadap ajakan koalisi tersebut. Bagi PKB secara politik praktis sepertinya sekedar “pasang kuda-kuda” saja, bahwa kelompoknya siap menyeberang dari koalosi saat ini, jika kader PKB yang duduk di kabinet Jokowi, menjadi target reshuffle. Jika saja isue rashuffle kabinet itu akan benar ada.

Kedua, PKS sedang melakukan penjajagan politik (test on the water), melalui politik simbol agama untuk membangun koalasi baru, setelah pengalaman beberapa kali koalisi dengan partai nasionalis seperti Partai Gerindra, berakhir dikecewakan, baik saat Pilkada Gubernur DKI maupun Pilpres 2019 lalu.

Gerakan koalisi politik yang berhaluan Islam dengan mengusung simbol agama, sebelumnya memang pernah terjadi. Pada 7 Oktober 1999, melalui inisiatornya Amien Rais membentuk Poros Tengah yang terdiri dari partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB), demi menjegal Megawati Soekarno Putri agar tak terpilih sebagai Presiden yang saat itu diusung PDIP sebagai partai pemenang Pemilu.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana manuver tersebut memiliki pengaruh dan daya dobrak terhadap pola relasi parpol dan konstelasi politik partai berkuasa saat ini serta dampaknya terhadap kecenderungan pola koalisi saat Pilpres 2024 mendatang ?. Agar analisa dan asumsi-asumsi itu tak melebar terlalu liar, ada baiknya publik melihat trend kekuatan Parpol, dengan melihat modal elektabilitas melalui beberapa lembaga survey yang belum lama ini dirilis.     

Menghitung Peta Kekuatan Parpol Islam

Belum lama ini, survei nasional Charta Politika Indonesia bertajuk “Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021”, menempatkan Partai berlambang banteng moncong putih (PDIP) itu dipilih 20,7 persen jika pemilu dilakukan hari ini.

Partai Gerindra (14,2 persen), PKB (9,7 persen), PKS (8,2 persen), Partai Golkar (7,8 persen), Partai NasDem (5,4 persen), Partai Demokrat (4,2 persen), PPP (2,2 persen), PSI (1,8 persen), PAN (1 persen), dan partai lain meraih di bawah 1 persen. Minggu (28/3/ 2021). https://www.jpnn.com/news.

Sementara itu, survei IndEX Research, PDIP (24,7 persen), Partai Gerindra (12,3 persen), Partai Golkar (7,8 persen). PSI (5,0 persen). PKB (5,4 persen), NasDem (3,6 persen), PPP (2,0 persen), PAN (1,1 persen). Partai Ummat (1,3 persen). Partai Demokrat (7,1 persen), PKS (6,2 persen). Jum’at (12/3/2021). https://indobalinews.pikiran-rakyat.com.

Tak berbeda dengan dua lembaga survey di atas, hasil survei Parameter Politik, berkaitan dengan partai politik menunjukkan PDIP sementara masih menjadi partai dengan elektabilitas (25,1 persen), Golkar (11,2 persen), Gerindra (10,9 persen), PKB (8 persen), Demokrat (6 persen), PKS (5,8 persen), Nasdem (5,4 persen), PAN (5,1 persen) PPP (4,3 persen), Perindo (1,9 persen), PSI (1,5 persen), Berkarya (1,4 persen), Hanura (1,2 persen), PBB (0,6 persen), Garuda (0,3 persen), PKPI (0,2 persen). Senin (22/2/2021). https://nasional.kompas.com.

Berkaca dari sumber data yang dirilis tiga lembaga survey tersebut diatas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa tingkat elektabilitas partai-partai nasionalis, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem cukup menggambarkan dengan jelas bahwa rerata tingkat elektabilitas partai-partai nasionalis masih mendominasi sebagai partai papan atas dan tengah.

Sementara partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PKB, PAN hanya mampu bertengger di papan tengah dan bawah dengan tingkat disparitas angka elektabilitas yang cukup tinggi dibanding partai nasionalis terutama PDIP. Bahkan PDIP selama dua dekade terus memuncaki posisi elektabalilitas.  

Artinya, jika polarisasi koalisi Parpol berdasarkan simbol agama tersebut terjadi, dan akan mengambil posisi face to face dengan partai-partai nasionalis, realitasnya masih jauh dari cukup untuk bisa menandingi kekuatan partai nasionalis. Terlebih, jika sejumlah partai berhaluan nasionalis tadi solid membangun koalisi, partai Islam tak akan bisa berbuat banyak.

Alih-alih parpol berhaluas Islam dapat memperbaiki posisi strategis politik,  yang didapat malah semakin dijauhi bahkan ditinggalkan oleh partai-partai nasionalis. Jangankan bersaing, menghadapi masalah laten parpol Islam didalamnya saja kerap terseok-seok saat mengkonsolidasi faksi faham keagamaan di internal kelompokya.

Sebut saja misalnya, pemilih Islam yang berfaham Nahdlatul Ulama, tak mudah mencairkan aspirasi politik mereka dapat sejalan dengan basis konstituen PKS yang sudah terlanjur diidentikan sebagai kepanjangan dari faham Wahabi. Sementara dalam skala yang lebih luas, wacana koalisi Parpol Islam yang bernada politik simbol juga sangat berpotensi menggerus kohesivitas sosial yang dapat memicu ketegangan antar umat beragama di Indonesia. 

Karenanya, mencairnya aspirasi politik umat Islam ke berbagai Parpol nasionalis justru perlu dikelola secara taktis dan strategis, sehingga dapat dijadikan  jalan yang paling mungkin dan moderat. Bahkan aspirasi umat Islam menjadi lebih beresonansi melalui berbagai wadah Parpol yang ada. Karena dengan sistem koalisi yang lebih terbuka, memungkinkan aspirasi umat Islam dapat masuk ke berbagai saluran pilitik yang ada.

Politik Jalan Tengah

Kembali kepada perolehan angka elektabilitas parpol di atas, tentunya bagi  pandangan pegiat politik memiliki arti bukan semata cerminan data kuantitatif. Karena didalamnya menyimpan informasi aspek-aspek kualitatif yang dapat dideskripsikan sebagai cerminan realitas sosio politik bangsa Indonesia.

Artinya, munculnya fenomena tingkat elektabilitas yang tinggi terhadap partai politik yang berhaluan nasionalis di tengah pemilih Islam yang mayoritas di negeri ini adalah sesuatu yang unik. Apa yang sesungguhnya ada dibenak para pemilih tersebut ? Yang pasti dapat kita simpulkan bahwa keyakinan terhadap suatu agama tak selalu berbanding lurus dengan pilihan politik praktis.

Karenanya, menarik benang lurus untuk memilah pemilih Islam dengan jargon simbol-simbol Islam bukan cara yang efektif untuk merebut ceruk pemilih di kantong-kantong pemilih muslim. Baik dalam konteks kontestasi pilkada, pemilu maupun pilpres. Belajar dari pengalaman, faktor figuritas justru yang menjadi penentu. Karena faktor figuritaslah yang dapat melebur skat-skat asal-usul agama, ras, suku dan lainnya.

Dalam kasus ini, parpol secara politis hakekatnya sekedar menunggu giliran dari efek ekor jas (coattail effect) sang figur yang diusung sebagai representasi partai. Nah, teori semacam ini seharusnya dapat dijadikan, “politik jalan tengah” untuk dapat meng uprgrade elektabilitas Parpol. Tugas Parpol dalam kondisi sosio-politik yang unik seperti Indonesia, tugas pokoknya adalah menjaring dan mengkader figur-figur yang sesuai dengan ekspektasi publik, akseptabel  (acceptable), berintegritas, dicintai, dan dipercaya dapat membawa perubahan nasib bangsa.

Suka tidak suka, figur-figur politik yang pernah ada seperti Soekarno, Megawati Soekarno Putri, Soeharto, Soesilo Bambang Yudoyono (SBY), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Parobowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi) dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih bersemayam di hati masyarakat. Tingkat ketokohan mereka sangat memengaruhi tingkat propabilitas pemilih.

Karenanya, tantangan kedepan Parpol adalah bukan terletak pada permainan politik simbol berdasarkan agama, tapi kemampuan menjaring dan memoles putra-putri terbaik bangsa yang memiliki jiwa patriotik, pintar, jujur, berani dan bertanggungjawab dan memiliki cita-cita besar bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Semoga. (*)

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik

Tulisan ini sudah diterbitkan oleh Harian Umum Radar Cirebon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.